JAKARTA (Lentera) - Presiden Prabowo Subianto memangkas harga pupuk subsidi hingga 20 persen. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kebijakan itu sebagai upaya antisipatif menjaga stabilitas produksi pangan nasional di tengah gejolak global.
"Presiden Prabowo sejak awal sudah melihat bahwa dunia menuju periode ketidakstabilan," ujar Amran dalam keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, mengutip Kompas, Selasa (5/5/2026).
Kebijakan tersebut bahkan telah diterapkan sejak 2025, jauh sebelum konflik di kawasan Asia Barat memanas dan mengganggu rantai pasok pupuk global, khususnya urea.
Menurut Amran, kebijakan pemangkasan harga pupuk subsidi itu menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membaca dinamika global. Ia menegaskan, arahan presiden bukan sekadar reaktif, melainkan berbasis antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan.
"Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya melalui kebijakan," katanya.
Diskon pupuk subsidi sebesar 20 persen tersebut kini masih diberlakukan dengan total volume mencapai 9,8 juta ton, senilai Rp46,87 triliun. Kebijakan ini dinilai krusial di tengah tekanan geopolitik yang memengaruhi distribusi pupuk dunia.
Situasi global semakin diperparah oleh konflik antara Israel dan Iran yang turut melibatkan Amerika Serikat sejak 28 Februari lalu. Dampaknya, jalur vital perdagangan dunia di Selat Hormuz ditutup, mengganggu distribusi komoditas strategis termasuk pupuk.
Pada saat yang sama, China juga menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Kondisi ini memicu lonjakan harga urea global hingga 40 persen.
Berdasarkan data Trading Economics, harga urea saat ini berada di kisaran 585 dolar AS per ton. Bahkan, sejak konflik memanas, harga sempat menyentuh level tertinggi di angka 720 dolar AS per ton pada 15 April lalu.
Amran mengingatkan, dampak krisis pupuk global ini mulai dirasakan negara-negara di Asia Tenggara yang masih bergantung pada impor. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketahanan pangan kawasan.
Selain memangkas harga, pemerintah juga melakukan reformasi besar-besaran pada tata kelola distribusi pupuk. Sebanyak 145 regulasi pupuk dihapus melalui Instruksi Presiden guna memotong rantai distribusi yang dinilai berbelit.
Editor: Santi
.jpg)
