SURABAYA (Lentera) - Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ro'aitu Nafif Laha, menilai kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen memberikan dampak signifikan bagi sektor pertanian, khususnya dalam mengurangi beban petani dan menjaga produksi pangan nasional.
Menurutnya, langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto tersebut mampu memperkuat ketahanan pangan di tengah kenaikan harga pupuk global.
"Menjamin keberlanjutan produksi pangan nasional meski pasokan global terganggu akibat krisis geopolitik," ungkapnya, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan ini juga berkontribusi pada capaian cadangan beras nasional yang melampaui 5 juta ton, tertinggi dalam sejarah. Selain itu, lanjutnya, petani dapat menekan biaya produksi di tengah lonjakan harga pupuk dunia yang meningkat lebih dari 40 persen.
"Tentunya bisa menjadi 'bantalan' bagi petani lokal agar tetap bisa berproduksi secara kompetitif dibandingkan petani di negara tetangga," tegasnya.
Diketahui, pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sebagai respons terhadap lonjakan harga pupuk global akibat gangguan pasokan.
Kebijakan tersebut mencakup berbagai jenis pupuk seperti urea, NPK, dan ZA untuk menjaga daya tanam petani pada musim tanam 2026.
Selain itu, pemerintah juga memangkas 145 regulasi distribusi pupuk melalui Instruksi Presiden guna mempercepat penyaluran dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani.
Reporter: Pradhita/Editor: Santi
.jpg)
