JAKARTA (Lentera) - Badan Gizi Nasional (BGN) tetap mengucurkan anggaran sebesar Rp 6 juta per hari, bagi 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini berstatus ditutup sementara.
"Untuk yang ditutup sementara tetap diberi, karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana, usai meresmikan SPPG milik Universitas Hasanuddin, mengutip Kompas, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, dana harian tersebut bukan untuk kegiatan operasional pelayanan langsung kepada masyarakat, melainkan difokuskan pada pembenahan internal.
Anggaran digunakan untuk pelatihan karyawan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia mengungkapkan, jumlah SPPG yang ditutup sementara sebenarnya mulai mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
"Sekarang berkurang sedikit, sekitar 1.720 an. Karena mereka harus mengurus hal lain, termasuk pelatihan karyawan dan penyesuaian terhadap kebutuhan yang ditetapkan," jelasnya.
Dadan memaparkan, penutupan sementara dilakukan karena sebagian SPPG belum memenuhi persyaratan teknis yang diwajibkan. Salah satu persoalan utama adalah belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sesuai standar.
Selain itu, sejumlah SPPG juga diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), yang menjadi syarat mutlak dalam penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi berbasis keamanan pangan.
"IPALnya harus ada. Saya sudah cek satu per satu. Ada juga yang belum mendaftar SLHS. Begitu mereka daftar, langsung bisa dibuka kembali," terangnya.
Meski demikian, Dadan menilai kualitas layanan dari SPPG yang ditutup sementara tersebut secara umum sudah cukup baik. Ia menyebut, aspek menu dan pelayanan kepada masyarakat tidak menjadi persoalan utama dalam evaluasi yang dilakukan.
"Secara kualitas bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus. Mudah-mudahan dalam waktu satu bulan sertifikatnya sudah keluar," pungkasnya.
Editor: Santi
.jpg)
