MALANG (Lentera) - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen di Kota Malang, hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan mengungkapkan lokasi pembangunan SR telah disiapkan. Yang sebelumnya berada di kawasan Buring atau dekat dengan kantor BPBD Kota Malang, kini berpindah di kawasan Arjowinangun tepatnya di Jalan Babatan.
"Lahannya sudah ada, yang kami tetapkan saat ini berada di Arjowinangun. Itu sebagai pengganti yang sebelumnya di Buring. Karena ternyata lahan tersebut merupakan lahan hijau," ujar Subkhan, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang harus mencari alternatif lahan aset yang secara regulasi diperbolehkan untuk pembangunan. Hasilnya, lahan di Arjowinangun dipilih karena memiliki status yang sesuai.
Namun demikian, Subkhan menegaskan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait realisasi pembangunan. Pasalnya, proyek sekolah berasrama tersebut melibatkan lintas kementerian.
"Yang membangun adalah Kementerian PU, yang akan menggunakan nantinya Kementerian Sosial, sementara kurikulumnya diatur oleh Kemendikdasmen. Jadi ini kolaborasi dari pusat," jelasnya.
Ia juga menyebut, ketidakpastian waktu pembangunan tidak lepas dari perubahan proposal lokasi. Awalnya, lahan di Buring direncanakan masuk dalam daftar pembangunan tahap II, sehingga ketika terjadi perubahan lokasi, proses pengajuan harus diperbarui.
"Karena yang awal masuk dalam list itu yang di Buring, kami harus memperbarui proposal. Maka untuk kapan dibangun, kami belum tahu," tambahnya.
Di tengah ketidakpastian tersebut, program Sekolah Rakyat di Kota Malang sejatinya sudah berjalan, meski masih bersifat sementara. Saat ini, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di SR Menengah Pertama (SRMP) 16 yang belokasi di Politeknik Kota Malang (Poltekom).
Subkhan menjelaskan, apabila pembangunan SR permanen di Arjowinangun telah rampung, maka seluruh aktivitas pendidikan yang saat ini berlangsung di Poltekom akan dipindahkan ke lokasi baru tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito memastikan seluruh persyaratan administrasi telah diajukan ke pemerintah pusat.
"Semua persyaratan sudah kami ajukan. Untuk pembangunannya kami belum tahu kapan, yang jelas direncanakan tahun ini, kemungkinan masuk tahap berikutnya," ungkap Donny.
Disebutkannya, luas lahan di Arjowinangun diperkirakan mencapai sekitar 6,7 hektare. Lebih kecil jika dibanding dengan luasan lahan di Buring, yakni sekitar 8,9 hektare.
Donny mengatakan, di atas lahan seluas 6,7 hektare tersebut nantinya akan dibangun fasilitas pendidikan terpadu yang mampu menampung hingga 1.000 siswa.
"Daya tampungnya sekitar 1.000 siswa, mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA," jelasnya.
Reporter:Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
