JAKARTA (Lentera) - Pemerintah pusat memberikan sinyal kuat terkait penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), yang akan diumumkan secara resmi pada Selasa (31/3/2026).
"Sabar saja. Itu yang saya dengar kemungkinan besar akan disampaikan resmi besok. Saya enggak mau mendahului," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (30/3/2026).
Ditegaskannya, setelah kebijakan resmi diumumkan, Kementerian Dalam Negeri akan segera menerbitkan imbauan teknis kepada pemerintah daerah (pemda) guna memastikan implementasi berjalan selaras di tingkat pusat dan daerah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga telah memberi sinyal kuat, kebijakan WFH akan diumumkan sebelum akhir Maret 2026. "Akan diumumkan sebelum akhir bulan,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menurut Airlangga, skema WFH dirancang sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional. Pemerintah merencanakan penerapan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN, yang mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sementara itu, untuk sektor swasta, kebijakan serupa tidak bersifat wajib, melainkan hanya berupa imbauan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing perusahaan.
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan WFH tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional. Bahkan, kebijakan ini berpotensi meningkatkan efisiensi, terutama dalam penggunaan energi.
"Enggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Misalnya dipilih hari Jumat, pasti ada penghematan BBM, meskipun besarannya bisa berubah tergantung harga minyak," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Purbaya menekankan, penerapan WFH akan dilakukan secara selektif. Dengan tetap mempertimbangkan sektor-sektor strategis yang tidak memungkinkan untuk bekerja secara jarak jauh.
Sektor seperti industri manufaktur dan layanan publik, lanjutnya, akan tetap beroperasi normal guna menjaga stabilitas pelayanan dan roda perekonomian.
Di sisi lain, kebijakan ini juga diyakini mampu menekan mobilitas harian masyarakat, yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya konsumsi BBM, khususnya di wilayah perkotaan.
Meski demikian, pemerintah mengakui besaran penghematan energi dari kebijakan WFH masih bersifat dinamis, bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia.
Editor:Santi,ist
.jpg)
