MALANG (Lentera) - Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf meminta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) harus proaktif, mampu menindaklanjuti berbagai persoalan sosial warga.
Dalam kunjungan kerjanya di wilayah Kabupaten Malang, Senin (30/3/2026), pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan konsep Puskesos sejatinya bukan hal baru. Ia menyebut, keberadaan Puskesos sudah lama menjadi bagian dari sistem pos pelayanan terpadu (Posyandu), yang selama ini kerap dipersepsikan hanya terbatas pada layanan kesehatan.
"Padahal ini adalah pos pelayanan terpadu, salah satunya pusat kesejahteraan sosial," ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan Puskesos berfungsi sebagai tempat berkumpulnya berbagai pilar sosial yang dikoordinasikan di tingkat kelurahan. Di dalamnya, tersedia ruang khusus yang dilengkapi operator untuk menerima dan mengelola aduan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan sistem layanan terpadu menjadi kunci utama dalam operasional Puskesos. Setiap keluhan yang disampaikan warga harus tercatat dan ditindaklanjuti secara konkret, bukan sekadar diterima tanpa solusi.
Ditambahkannya, dalam hal penanganan permasalahan sosial, tidak harus selalu diselesaikan oleh pemerintah daerah semata. Puskesos dapat menjadi penghubung untuk membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi non-pemerintah.
"Bisa dengan bupati atau wali kota, atau bisa dikolaborasikan dengan organisasi non pemerintahan untuk menyelesaikan masalah," imbuhnya.
Gus Ipul juga menekankan Puskesos harus menjadi tempat yang mampu menampung harapan masyarakat. Artinya, setiap aspirasi dan permasalahan yang masuk harus direspons dengan cepat dan tepat.
Ia mengungkapkan, di sejumlah daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Malang, sudah terdapat Puskesos yang berjalan dengan baik. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengoptimalkan fungsi serupa.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat sejumlah persoalan sosial yang kerap diadukan masyarakat melalui layanan tersebut. Salah satu yang paling banyak adalah terkait kesulitan ekonomi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
"Misalnya mereka yang tidak bisa menebus ijazah sekolah anaknya, tidak bisa membeli seragam, atau masalah lain," ungkapnya.
Gus Ipul menegaskan, persoalan-persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Negara, melalui perangkat yang ada, harus hadir memberikan solusi agar masyarakat tidak terjebak dalam masalah yang lebih kompleks, seperti utang.
Reporter:Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
