JAKARTA (Lentera) - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengklaim produksi beras nasional surplus sebesar 4,7 juta ton di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global.
Mengutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, capaian tersebut menunjukkan fondasi ketahanan pangan Indonesia semakin kokoh di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
"Stok kita kuat, produksi naik, cadangan pangan aman. Ini menunjukkan program kita sudah berada di jalur yang benar," ujar Amran dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (24/3/2026).
Diketahui, produksi beras nasional pada tahun terakhir tercatat mencapai sekitar 34,7 juta ton, meningkat sekitar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, cadangan beras pemerintah telah melampaui 4 juta ton dan diproyeksikan terus bertambah dalam beberapa bulan mendatang.
Di sisi lain, ancaman krisis pangan global kembali menjadi perhatian dunia. Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) memperingatkan potensi lonjakan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan akut hingga mencapai rekor baru pada 2026.
Dalam skenario terburuk, eskalasi konflik di Timur Tengah serta tingginya harga energi global diperkirakan dapat menambah hampir 45 juta orang ke dalam kategori rawan pangan akut.
Menanggapi hal tersebut, Amran menilai setiap negara harus memperkuat kemandirian pangan dan tidak bergantung pada impor. Ia menekankan situasi geopolitik global, termasuk potensi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, dapat berdampak luas terhadap rantai pasok pangan dunia.
"Kalau terjadi krisis global, yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri," katanya.
Untuk menjaga keberlanjutan produksi, pemerintah menjalankan berbagai strategi. Mulai dari intensifikasi hingga ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman.
Sementara itu, ekstensifikasi difokuskan pada program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan rawa. "Kita sedang menyiapkan lumbung pangan baru melalui optimalisasi lahan rawa. Ini untuk memastikan produksi pangan kita terus meningkat," jelas Amran.
Selain peningkatan produksi, pemerintah juga melakukan reformasi besar di sektor pertanian melalui deregulasi dan modernisasi. Tercatat, sebanyak 13 Peraturan Presiden telah diterbitkan di sektor pertanian, serta sekitar 500 regulasi internal dicabut guna mempercepat program strategis nasional.
Menurut Amran, langkah deregulasi tersebut bertujuan memangkas rantai birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, serta menurunkan biaya produksi petani.
Salah satu terobosan yang dilakukan pada tata kelola pupuk. Distribusi yang sebelumnya berbelit kini dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke produsen hingga ke petani. Kebijakan ini disebut mampu menurunkan biaya pupuk hingga 20 persen serta meningkatkan volume distribusi tanpa tambahan anggaran negara.
Di sisi lain, modernisasi pertanian melalui mekanisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta meningkatkan indeks pertanaman menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.
Efisiensi tersebut berdampak pada penurunan biaya produksi hingga 50 persen dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang saat ini berada di angka 125, disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah.
Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, yang menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga motivasi petani untuk terus meningkatkan produksi.
"Kalau petani untung, mereka akan semangat menanam. Kalau petani semangat, produksi pasti naik. Itu kunci swasembada," kata Amran.
Editor:Santi
.jpg)
