SURABAYA (Lentera) – Anggota DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengingatkan agar proses reaktivasi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dilakukan secara tepat sasaran menyusul polemik penonaktifan peserta.
Menurut Politisi PKS tersebut, perubahan sistem pendataan kepesertaan BPJS PBI yang terjadi setelah peralihan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memicu sejumlah warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat, namun kemudian tidak lagi mendapatkan jaminan kesehatan.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur itu menegaskan, verifikasi faktual di lapangan harus dilakukan secara cermat agar masyarakat yang masih memenuhi kriteria tetap tercakup sebagai peserta BPJS PBI.
“Masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan BPJS PBI idealnya tetap menerima. Jangan sampai hak mereka hilang begitu saja,” ungkap Puguh, Selasa (24/02/2026).
Puguh juga mendorong pemerintah pusat segera mengambil langkah reaktivasi dengan diawali ground checking yang presisi.
“Ini momentum bagi pemerintah pusat untuk segera melakukan reaktivasi. Langkah awalnya harus dimulai dari ground checking yang benar-benar presisi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menanggapi keresahan publik terkait isu pengalihan anggaran kesehatan untuk program makan bergizi gratis. Menurutnya, alokasi anggaran untuk layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan harus tetap terjaga.
“Jaminan kesehatan dan pendidikan tidak perlu diutak-atik. Itu hak dasar masyarakat dan harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
