SURABAYA (Lentera) — Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk membenahi kinerja BUMD yang dinilai belum sehat dan tidak memberikan kontribusi optimal bagi daerah.
Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang ditetapkan, namun sejumlah catatan penting telah menjadi perhatian dalam pembahasan pansus. “Belum ada yang resmi, mas. Ini masih pandangan saya,” ungkap Abdullah Abu Bakar, Senin (26/01/2026).
Politisi PAN tersebut menilai masih banyak BUMD di Jawa Timur yang menunjukkan kinerja kurang optimal dan mengalami kerugian secara berkelanjutan, sehingga tidak sehat jika terus mengandalkan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“BUMD yang merugi tidak boleh terus disuntik APBD. Itu tidak sehat bagi keuangan daerah,” tegasnya.
Abdullah menekankan pentingnya evaluasi terhadap jajaran direksi dan komisaris BUMD yang harus berbasis kinerja, bukan sekadar formalitas jabatan.
“Direksi dan komisaris harus dievaluasi berbasis kinerja. Kalau tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, harus ada konsekuensi,” katanya.
Selain itu, Pansus BUMD DPRD Jatim juga mendorong penetapan target dividen minimum sebagai bentuk kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meminta agar perusahaan daerah fokus pada bisnis inti yang sesuai dengan kompetensi dan potensi daerah.
“BUMD jangan coba-coba usaha di luar core business. Fokus saja pada bisnis utama yang memang dikuasai,” ujarnya.
Untuk BUMD yang dinilai bermasalah secara struktural maupun finansial, Abdullah menyebut langkah restrukturisasi hingga penggabungan perusahaan sebagai opsi yang tidak bisa dihindari.
“BUMD yang bermasalah harus direstrukturisasi atau digabung. Prinsipnya jelas, BUMD harus menjadi penghasil PAD, bukan justru menjadi beban anggaran,” pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
