MALANG (Lentera)– Dunia pendidikan Indonesia bersiap menghadapi perubahan besar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan bahwa coding dan kecerdasan buatan (AI) yang selama ini hanya bersifat pilihan, akan segera menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi revolusi digital dan kemajuan teknologi berbasis kecerdasan buatan.
Pemerintah ingin memastikan anak-anak Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pencipta dan pengembangnya.
Dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang, Jumat (17/10/2025) malam, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya dukungan dari perguruan tinggi dalam menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten di bidang ini.
“Kebutuhan guru coding dan AI akan melonjak tajam. Karena itu, peran kampus Muhammadiyah dan Aisyiyah sangat dibutuhkan untuk mendukung implementasi kurikulum ini,” ujarnya.
Mu’ti menjelaskan, saat ini coding dan AI masih menjadi mata pelajaran pilihan di sejumlah sekolah. Namun, dalam waktu dekat, keduanya akan diwajibkan secara nasional, bersamaan dengan penguatan karakter dan literasi digital di semua jenjang pendidikan.
Ia juga mendorong kampus untuk aktif melakukan riset kebijakan pendidikan yang dapat menjadi dasar perumusan strategi pembelajaran baru yang relevan dengan perkembangan zaman.
Selain fokus pada penguatan literasi digital, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah program strategis di sektor pendidikan. Salah satunya adalah revitalisasi sekolah, yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas kepala sekolah, manajemen kelembagaan, dan kualitas guru. Tahun ini, lebih dari 16.100 sekolah mendapat dukungan revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp16,9 triliun.
Mu’ti menambahkan, peningkatan kualitas guru menjadi prioritas utama. Pemerintah telah menyiapkan 808 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui kebijakan ini, guru yang belum bergelar sarjana dapat tetap melanjutkan karier mengajarnya karena pengalaman mereka akan diakui sebagai bagian dari proses akademik.
“Kami tidak ingin ada guru berhenti mengajar hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Pengalaman mereka akan tetap diakui hingga 70 persen melalui mekanisme RPL,” katanya.
Langkah lain yang tengah disiapkan adalah penerapan Bahasa Inggris sejak dini. Mulai tahun 2027, Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas tiga sekolah dasar. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah akan memperbanyak pelatihan bagi guru bahasa Inggris di seluruh daerah.
Menurut Mu’ti, seluruh program yang dijalankan Kementerian Pendidikan harus berbasis riset dan kajian akademik, bukan semata keputusan administratif. Ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus menjadi bagian dari upaya rekayasa sosial untuk membentuk karakter bangsa yang berintegritas dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Rakernas Forum Rektor PTMA yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Malang sejak 16 hingga 19 Oktober 2025 menjadi wadah penting bagi konsolidasi kebijakan pendidikan nasional. Pertemuan ini mempertemukan pemerintah dan perguruan tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah dalam memperkuat sinergi menuju pendidikan yang unggul, berkarakter, dan selaras dengan kebutuhan masa depan.
“Pendidikan bukan hanya tentang mencerdaskan otak, tapi juga membangun moralitas dan karakter. Reformasi pendidikan harus seimbang antara penguasaan ilmu dan pembentukan akhlak,” ujar Abdul Mu’ti menutup sambutannya.
Editor:Widyawati/berbagai sumber
.jpg)
